Proses pengambilan kebijakan seharusnya didasarkan pada bukti empiris dan didasarkan pada kebutuhan publik untuk meminimalisir terjadinya berbagai masalah pada implementasi kebijakan. IIPG mendukung terwujudnya pejabat fungsional analis kebijakan yang profesional, berintegritas, serta akuntabel terhadap tugas melalui training/ bimtek yang terstruktur serta didukung oleh materi dan tenaga pengajar yang handal.

Materi Modul:
1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik
2. Desain dan Metodologi Riset Kebijakan
3. Stakeholders Mapping
4. Analisis Kebijakan Publik
5. Dokumentasi dan Rekomendasi Kebijakan
6. Advokasi Kebijakan
7. Evidence Based Policy Making in Practice

Fasilitator
– Dr.Tr. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol Adm. (Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara)
– Yogi Suwarno, MA., Ph.D. (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan)
– Dr. Drs. Trubus Rahardiansah, M.S., S.H., M.H. (Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI))
– Dr. Roy Salomo, M.Sos.Sc (Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)