Dalam upaya pengembangan tata kelola yang amanah pada sektor publik, Yayasan IICD yang sejak tahun 2000 fokus dalam pengembangan tata kelola dan kedirekturan korporasi, memperluas kegiatannya ke sektor publik. Yayasan IICD yang telah berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Komisaris & Direktur Indonesia sejak bulan Mei 2017 berubah menjadi Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia. Upaya-upaya pembaharuan yang mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia akan dilakukan melalui Indonesian Institute for Public Governance (IIPG). Selanjutnya Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia membawahi 2 kegiatan yaitu pengembangan Corporate Governance (IICD) dan pengembangan Public Governance (IIPG).
MENUKIL 17 PRIORITAS KERJA PEMERINTAH PRABOWO – GIBRAN: TANTANGAN PENGUATAN PRAKTIK REFORMASI TATA KELOLA (GOVERNANSI) SEKTOR PUBLIK KE DEPANOct 24, 2024
Fokus pada wilayah isu strategis, IIPG menyoroti salah satu prioritas kerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi.
Bimtek Sakip: Penguatan Akuntabilitas Kinerja BirokrasiOct 07, 2024
Dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat namun tetap mengedepankan keberlanjutan, IIPG terus memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam pengembangan praktik governansi sektor publik.
Anugerah Pandu Negeri 2024 “governansi Dan Inovasi Untuk Indonesia Unggul & Berdaya Saing”.Oct 07, 2024
Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan praktik governansi terbaik dan inovatif.