Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja, diharapkan tercipta instansi pemerintah yang baik dan terpercaya. SAKIP mempunyai peran yang sangat trategis dalam upaya peningkatan governansi terbaik di sektor pemerintahan.
News update
- Percepatan Capaian Reformasi Birokrasi: Mendorong Terwujudnya Welfare State Bagi Indonesia
- Pentingnya Mendorong Pengembangan Manajemen Talenta ASN
- Audiensi IIPG Ke Badan Kepegawaian Negara (BKN): IIPG Mengdukung Program Pembinaan dan Manajemen ASN
- IIPG & Tempo Data Science (TDS) Membangun Indeks Pembangunan Daerah Bagi Pemerintah Daerah
- Menukil 17 Prioritas Kerja Pemerintah Prabowo – Gibran: Tantangan Penguatan Praktik Reformasi Tata Kelola (Governansi) Sektor Publik Ke Depan
- Bimtek Sakip: Penguatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
- Anugerah Pandu Negeri 2024 “governansi Dan Inovasi Untuk Indonesia Unggul & Berdaya Saing”.
- Diskusi IIPG bersama dengan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Menghadapi Tantangan Global, Penguatan Governansi melalui Sinergi dan Kolaborasi Multi-stakeholder
- Audiensi IIPG ke Kampus UI Depok Tantangan dan Potensi Pemda dalam Implementasi Governansi Sektor Publik di Era Disrupsi Teknologi
- Perkuat Governansi Sektor Publik: Daerah Inovatif dan Berdaya Saing Berkelanjutan
- IIPG Audiensi Ke BAPPEDA DKI Jakarta Membuka Peluang Kerjasama dan Kolaborasi Riset
- Road To Anugerah Pandu Negeri (APN) 2024: IIPG Audiensi Ke Kemendagri, RI
- Menakar Governansi dan Inovasi Daerah: IIPG Lakukan Penilaian 548 Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia
