Transformasi birokrasi menuju governansi publik yang berdaya saing merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Upaya ini mencakup pada debirokratisasi, digitalisasi proses administrasi, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, pemerintah mendorong penerapan akuntabilitas yang lebih transparan melalui e-government dan penguatan budaya kerja berorientasi hasil untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Dalam perkembangan transformasi birokrasi yang berdaya saing, perlu dukungan multi-stakeholders untuk menciptakan governansi publik pemerintahan yang efektif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pengarah utama dalam orkestrasi birokrasi perlu menggandeng sektor swasta untuk menghadirkan inovasi yang efektif dan efisien. Melalui sinergi kolaboratif ini, birokrasi tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi motor penggerak daya saing nasional di era globalisasi.

Didirikan tahun 2017 oleh Yayasan Pengembangan Tata Kelola Indonesia (YPTKI), Indonesian Institute of Public Governance (IIPG) mencoba berperan untuk mengembangkan pemerintahan di sektor publik, bertujuan untuk membantu berbagai lembaga publik dalam meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan sosial-ekonomi masyarakat, membantu pelaksanaan dan pencapaian sasaran reformasi birokrasi serta meningkatkan kesadaran, dan minat terhadap pentingnya reformasi birokrasi.

Sebagai organisasi non-profit, IIPG juga bertekad untuk mendukung transformasi sektor publik di Indonesia, sebagai upaya menyebarluaskan praktek terbaik governansi kelas dunia.

Demi mencapai berbagai tujuan tersebut, IIPG menjalin kerjasama dan kolaborasi guna mendukung reformasi di sektor publik agar tercapai kinerja terbaik melalui sinergi bersama dengan pihak akademia, swasta, sektor publik, masyarakat madani serta juga media massa.