PENILAIAN GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK 548 PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

KRITERIA PENILAIAN

• Pertumbuhan Ekonomi
• Indeks Pengembangan Manusia
• Breaktrough Result (Transformative – Innovative)

Aspek GOVERNANSI

• Keuangan
• Pemerintahan (Indeks RB)
• Anti Korupsi

DETAIL PENILAIAN

1. Memiliki tata kelola keuangan yang baik selama 2 tahun terakhir (2022 – 2023)
   Diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) 2022 dan 2023 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
2. Kepala Daerah dan wakilnya tidak tersangkut kasus korupsi
3. Memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 3 tahun terakhir (2021 – 2023) Diukur dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) serta ratio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD
4. Memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus Diukur dari nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021-2023, serta pertumbuhan IPM periode 2021-2023
5. Memiliki tata kelola pemerintahan yang baik 2023 Dilihat dari nilai hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023
6. Memiliki nilai Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang baik 2023
7. Memiliki pencapaian program terobosan inovatif berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren