Upaya menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi demi mewujudkan tujuan besar kesejahteraan masyarakat masih menjadi PR bersama bangsa kita
Tantangan terberat Indonesia saat ini adalah mewujudkan kelembagaan manajemen pemerintahan (public governance) yang efisien, bersih dari KKN. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Eko Prasojo, Guru Besar FIA UI yang juga anggota komite pengarah IIPG.
Inovasi pada sektor publik diharapkan mampu tumbuh seiring dengan perubahan lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Inovasi diharapkan juga mampu menjadi pemantik terobosan guna mengakselerasi percepatan reformasi birokrasi.
Masih dalam rangka Road to Anugerah Pandu Negeri (APN) 2024, IIPG melakukan audiensi ke Bappeda DKI Jakarta. Kedatangan IIPG sebagai tindak lanjut kerjasama yang sebelumnya dilakukan antara IIPG dan Bappeda DKI
Dalam rangka Road to Anugerah Pandu Negeri (APN) 2024, IIPG melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), RI. Kedatangan IIPG dengan agenda memperkenalkan program-program kegiatan serta sosialisasi acara APN 2024 yang akan digelar tahun ini
Prioritas kerja pemerintah dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi merupakan langkah nyata yang membangkitkan optimisme akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia saat ini
Pemerintah saat ini terus berupaya untuk menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang langsung menyasar dalam permasalahan masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa salah satu cara mewujudkan birokrasi yang berdampak adalah melalui inovasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar birokrasi berdampak dan bukan menjadi tumpukan kertas.
Harus diakui digitalisasi pelayanan pemerintah, bukan semata soal penguasaan teknologi, tetapi berhubungan dengan politik. Jadi, harus ada kemauan politik yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Birokrasi harus memberikan pelayanan cepat, dan tidak berbelit-belit.
Harus diakui digitalisasi pelayanan pemerintah, bukan semata soal penguasaan teknologi, tetapi berhubungan dengan politik. Jadi, harus ada kemauan politik yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Birokrasi harus memberikan pelayanan cepat, dan tidak berbelit-belit.