Bersama IIPG, Menteri Anas Bahas Penguatan Inovasi Daerah dan Future Governance

Pemerintah saat ini terus berupaya untuk menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik yang langsung menyasar dalam permasalahan masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan bahwa salah satu cara mewujudkan birokrasi yang berdampak adalah melalui inovasi.

"Presiden Joko Widodo memberi arahan agar birokrasi berdampak dan bukan tumpukan kertas. Untuk itu, inovasi harus mendorong birokrasi lincah dan cepat," ujarnya dalam Seminar New Public Management Governansi, dan Inovasi Daerah, di Jakarta, Senin (27/11).

Dihadapan jajaran Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Menteri Anas mengatakan bahwa dengan inovasi, daerah akan lebih hebat dan cepat maju.  Untuk itu, Kementerian PANRB selaku pembina pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk melakukan replikasi inovasi melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP).

Sebagai informasi, Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah meluncurkan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai knowledge management system yang juga menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional. “Jadi inovasi-inovasi yang hebat kita dorong untuk direplikasi,” ungkap Menteri Anas.

Berkaitan dengan Future Government, Menteri Anas menjelaskan ada empat area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Lebih lanjut dijelaskan, ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan. Untuk itu, birokrasi harus dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.

“Ada mesin yang harus kita jaga yaitu mesin birokrasi, kalau mesin ini bagus meskipun mobilnya tua, jalannya akan cepat,” ungkapnya.

Dikatakan, kedepan dalam Future Governance (Governance 5.0), paradigma yang semula “pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “Pemerintah bekerja bersama masyarakat” atau masyarakat sebagi mitra.

Untuk diketahui IIPG merupakan mitra strategis yang mendukung reformasi tata kelola (governansi) publik demi tercapainya kinerja terbaik dengan mempertahankan sinergi dan harmonisasi peran multi-sektor (swasta dan publik). Salah satu tujuan IIPG yakni membantu sektor publik dalam melakukan reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum IIPG Sigit Pramono menjelaskan, dalam perkembangannya diusung prinsip governansi yaitu perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberkelanjutan. “Di tengah suasana ini, pelatihan etika penting, kami berharap bisa tukar pikiran terkait governansi publik manajemen dan inovasi daerah,” pungkasnya