Seminar IIPG, MenPAN-RB Sebut Digitalisasi Pelayanan soal Kemauan Politik Baca artikel detiknews, "Seminar IIPG, MenPAN-RB Sebut Digitalisasi Pelayanan soal Kemauan Politik"

Jakarta - Harus diakui digitalisasi pelayanan pemerintah, bukan semata soal penguasaan teknologi, tetapi berhubungan dengan politik. Jadi, harus ada kemauan politik yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Birokrasi harus memberikan pelayanan cepat, dan tidak berbelit-belit. Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas saat menjadi keynote speaker dalam Seminar New Public Management, Governansi dan Inovasi Daerah, di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).

Anas mengungkapkan dirinya mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk membenahi sistem birokrasi pelayanan pemerintah. Dia juga menjelaskan KemenPAN-RB tengah berupaya mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo agar birokrasi berdampak dan bukan menjadi tumpukan kertas.

Untuk itu, inovasi harus mendorong birokrasi agar lincah dan cepat. Menurutnya arahan Presiden Jokowi jelas, birokrasi harus berdampak dan tidak berbelit dengan urusan kertas. Salah satu solusinya adalah dengan adanya digitalisasi.

Dari pengalamannya selama ini, sejak menjadi Bupati Banyuwangi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3 Januari-7 September 2022, dan sebagai Menteri PAN-RB sejak 7 September 2022, Azwar meyakini digitalisasi pelayanan bukan melulu soal penguasaan teknologi.

Yang jauh lebih penting yaitu soal komitmen dan kepemimpinan. Karena digitalisasi mengharuskan ada integrasi dan interoperabilitas, bahkan pertukaran data. Artinya, tak boleh lagi ada ego sektoral.

"Digitalisasi pelayanan bukan persoalan teknologi, tetapi kemauan politik," katanya.

Pangkas Proses Bisnis di Level Birokras

Anas juga mengingatkan tentang inti dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu memangkas proses bisnis di level birokrasi dengan menyederhanakan aplikasi existing dan meningkatkan efisiensi sistem.

"Sekarang bukan lagi berbicara berapa banyak aplikasi yang terbangun, namun bagaimana aplikasi ini bisa berkomunikasi dan terintegrasi sehingga proses bisnis yang awalnya panjang menjadi ringkas," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono mengatakan IIPG terus berkomitmen mendukung praktik governansi berjalan dengan baik. Bukan hanya dalam hal penyelenggaraan, namun juga dalam hal output dari penyelenggaraan governansi.

Dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat namun tetap mengedepankan governansi untuk mendorong Indonesia maju, IIPG berfokus melakukan upaya mendukung kinerja tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik, memandang perlu diselenggarakannya Seminar dan Diskusi mengenai 'New Public Management, Governansi, dan Inovasi Daerah'.

IIPG yang berfokus mendukung transformasi pemerintahan di sektor publik di Indonesia, memahami pentingnya perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik untuk bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju. IIPG terus berkomitmen mendukung pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong reformasi digital sebagai bentuk pesatnya perkembangan teknologi informasi demi mendukung transformasi ekonomi di setiap daerah.

Seminar ini dimaksudkan sebagai ajang saling bertukar pikiran dan pengalaman untuk menjawab tantangan bersama dalam usaha bertransformasi menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi. Dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat, namun tetap mengedepankan governansi untuk mendorong Indonesia maju, IIPG terus melakukan upaya dalam mendukung kinerja tata kelola (governansi) yang berkelanjutan pada sektor publik.

Seminar dengan moderator Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Irham Dilmy itu, menghadirkan diskusi dengan sejumlah pembicara. Di antaranya, Diaspora USA and Corporate Advisor Jon Masli, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

 

 Sumber :detik.com