Menakar Governansi dan Inovasi Daerah: IIPG Lakukan Penilaian 548 Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia

Prioritas kerja pemerintah dalam melakukan deregulasi dan debirokratisasi merupakan langkah nyata yang membangkitkan optimisme akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia saat ini. Budaya birokrasi yang sangat penting bagi reformasi birokrasi adalah dengan berkembangnya inovasi dalam instansi pemerintah itu sendiri. Pada aras mendasar, reformasi birokrasi dilakukan dengan afirmasi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam membangun daya saing aparatur melalui berbagai inovasi di setiap daerah.

Inovasi daerah diharapkan juga mampu menjadi pemantik terobosan guna mengakselerasi percepatan reformasi struktural. Sehingga penting menumbuhkan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dan memberikan apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dan memiliki terobosan untuk pelayanan publik lebih baik. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan atau tata kelola (governansi) melalui teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Era disrupsi inilah yang akan menggeser budaya birokrasi yang sebelumnya bekerja secara tradisional menjadi elektronik, sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang berfokus dalam penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi.

Dalam upaya mendorong tercapainya inovasi dan terobosan governansi pemerintah daerah, IIPG sebagai mitra strategis pemerintah dalam transformasi governansi sektor publik, melakukan riset governansi publik terhadap 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota di Indonesia dengan melihat pada aspek kinerja dan governansi di daerah. Tujuan riset ini adalah untuk melihat penerapan governansi di daerah serta mendorong pencapaian inovasi yang berkelanjutan demi mendorong tercapainya daya saing daerah.